PPID PTA SAMARINDA SEBAGAI PILAR ACCESS TO JUSTICE:

KETERBUKAAN INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK, DAN PENGUATAN PELAYANAN PERADILAN

Oleh: Nur Lailah Ahmad

Hakim Tinggi PTA Samarinda

Abstrak

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan peradilan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencari keadilan. Dalam konteks Mahkamah Agung Republik Indonesia, keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada satuan kerja pengadilan tidak semata-mata merupakan konsekuensi administratif dari Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga merupakan instrumen untuk mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan.

Artikel ini membahas peran PPID Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai bagian dari access to justice, dengan menelaah dasar hukum PPID pada satuan kerja Mahkamah Agung, keterkaitannya dengan visi dan misi Mahkamah Agung, perspektif ahli komunikasi mengenai hubungan lembaga publik dengan masyarakat, jenis informasi yang dibutuhkan masyarakat pencari keadilan, berbagai kendala pengelolaan PPID pada satuan kerja Mahkamah Agung, serta peran Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dalam penguatan keterbukaan informasi.

Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan Mahkamah Agung, literatur access to justice, teori komunikasi publik, serta perkembangan praktik keterbukaan informasi. Artikel ini berpendapat bahwa PPID harus diposisikan bukan hanya sebagai “penyedia informasi”, melainkan sebagai simpul pelayanan publik yang memastikan masyarakat memiliki informasi yang benar, mudah ditemukan, mudah dipahami, dan dapat digunakan untuk mengakses layanan peradilan. Dengan pendekatan tersebut, penguatan PPID PTA Samarinda dapat menjadi bagian konkret dari upaya membangun peradilan yang transparan, responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: PPID, keterbukaan informasi, access to justice, komunikasi publik, Mahkamah Agung, PTA Samarinda.

 

I. PENDAHULUAN

Keadilan sering kali dipahami sebagai hasil akhir dari proses peradilan: sebuah putusan yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Keadilan juga dapat diartikan sebagai proses untuk penyelesaian konflik Dimana semua pihak dapat menerima dengan lapang dada. Namun, keadilan dalam pengertian yang lebih luas tidak berhenti pada putusan. Keadilan juga menyangkut kemampuan seseorang untuk mengetahui haknya, memahami prosedur hukum, menemukan lembaga yang berwenang, memperoleh bantuan yang diperlukan, mengikuti proses perkara, serta mendapatkan informasi yang dapat dipercaya mengenai proses yang sedang dijalaninya.

Dalam perspektif access to justice, persoalan utama bukan semata-mata apakah suatu negara memiliki lembaga pengadilan, melainkan apakah masyarakat secara nyata dapat menggunakan sistem tersebut ketika menghadapi persoalan hukum serta menerima keadilan sebagai bagian dari kehidupan.

Mauro Cappelletti seorang ahli hukum Italia dan Bryant Garth seorang akademisi hukum Amerika dalam karya klasiknya mengenai access to justice menempatkan dua unsur penting: sistem hukum harus dapat diakses secara setara oleh semua orang dan sistem tersebut harus mampu menghasilkan penyelesaian yang secara individual maupun sosial dapat disebut adil. Kajian Cappelletti dan Garth juga menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan yang membuat hak yang secara formal diakui hukum tidak selalu dapat diwujudkan secara nyata.

Hambatan tersebut dapat berbentuk biaya, prosedur, jarak, keterbatasan bantuan hukum, maupun ketidakmampuan seseorang memahami sistem hukum serta pemahaman tentang hak pribadinya.

Dalam perkembangan berikutnya, konsep access to justice semakin menempatkan informasi sebagai salah satu prasyarat penting. World Justice Project, misalnya, dalam kajian globalnya mengenai kebutuhan hukum masyarakat menemukan bahwa banyak orang yang menghadapi persoalan hukum tidak menggunakan pengadilan atau pengacara sebagai jalan pertama untuk menyelesaikan masalahnya. Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan rendahnya kemampuan memahami persoalan hukum, sulitnya menemukan sumber bantuan yang tepat, serta biaya penyelesaian masalah yang cenderung mahal, sebagaimana azas tiada baiaya tiada perkara geen kosten geen zaken.

Bahkan dalam laporan mengenai perjalanan masyarakat menuju keadilan, World Justice Project mencatat bahwa di separuh negara yang diteliti, sedikitnya 35 persen orang yang mengalami persoalan hukum tidak dapat menemukan informasi yang memadai untuk menyelesaikan masalahnya.

Temuan tersebut memberikan pelajaran penting bagi lembaga peradilan: informasi bukan sekadar pelengkap pelayanan, melainkan salah satu infrastruktur akses terhadap keadilan.

Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan kebijakan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung telah lama menempatkan transparansi dan aksesibilitas sebagai bagian dari pembaruan peradilan. Dalam kerangka Court Excellence, antara lain dikenal nilai transparansi, aksesibilitas, ketepatan waktu, kepastian, keadilan, imparsialitas, independensi, kompetensi, kesetaraan, dan integritas.

Karena itu, keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap satuan kerja pengadilan memiliki arti strategis.

PPID bukan sekadar “petugas yang memberikan informasi”. PPID berada pada titik pertemuan antara sistem administrasi peradilan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, posisi tersebut menjadi semakin penting karena PTA Samarinda merupakan pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan agama di wilayah Kalimantan Timur. Situs resmi PTA Samarinda sendiri telah menyediakan berbagai kanal informasi dan layanan digital, termasuk informasi pendaftaran perkara, bantuan hukum, statistik perkara, layanan informasi publik, serta tautan ke berbagai sistem peradilan.

Pertanyaannya kemudian adalah: sejauh mana PPID PTA Samarinda dapat diposisikan sebagai bagian dari access to justice?

Pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya website, daftar informasi, formulir permohonan, atau laporan pelayanan. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut untuk memahami dan memperoleh layanan peradilan.

 

II. METODE PENULISAN

Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual.

Pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik di lingkungan pengadilan, terutama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, serta SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menghubungkan keterbukaan informasi dengan konsep access to justice, khususnya pemikiran Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, serta teori komunikasi publik James E. Grunig dan Todd Hunt.

Artikel ini juga menggunakan dokumen resmi Mahkamah Agung, PPID Mahkamah Agung, PTA Samarinda, dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur sebagai bahan untuk melihat perkembangan kebijakan dan praktik keterbukaan informasi.

 

III. KONSEP ACCESS TO JUSTICE DAN POSISI INFORMASI

A. Access to Justice bukan Sekadar Hak untuk Masuk Pengadilan

Cappelletti dan Garth merupakan dua tokoh penting dalam kajian access to justice. Melalui Florence Access-to-Justice Project, keduanya mengembangkan kajian mengenai hambatan yang menyebabkan hukum tidak selalu dapat dinikmati secara efektif oleh masyarakat.

Dalam kerangka mereka, access to justice pada dasarnya memiliki dua tujuan: sistem hukum harus dapat diakses secara setara dan sistem tersebut harus menghasilkan penyelesaian yang adil.

Pemikiran ini penting karena akses terhadap keadilan tidak dapat direduksi menjadi sekadar keberadaan gedung pengadilan.

Seseorang dapat saja tinggal dekat dengan gedung pengadilan, tetapi secara faktual tetap tidak memiliki akses terhadap keadilan apabila ia:

  • tidak mengetahui haknya;
  • tidak memahami prosedur;
  • tidak mengetahui dokumen yang diperlukan;
  • tidak mengetahui biaya;
  • tidak mengetahui ke mana harus mengajukan permohonan;
  • tidak mengetahui perkembangan perkaranya;
  • tidak mengetahui mekanisme bantuan hukum; atau
  • tidak mengetahui mekanisme pengaduan.

Dengan demikian, keterbatasan informasi dapat menjadi salah satu bentuk hambatan akses terhadap keadilan.

B. Informasi sebagai Infrastruktur Access to Justice

Perkembangan konsep access to justice saat ini semakin menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai titik awal.

World Justice Project menggunakan pendekatan people-centered justice, yaitu melihat sistem keadilan dari pengalaman dan kebutuhan orang yang menghadapi persoalan hukum. Pendekatan tersebut juga menekankan bahwa teknologi informasi dapat membantu memperluas akses terhadap keadilan, tetapi teknologi hanya efektif apabila dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Implikasinya bagi PPID sangat jelas. Pertanyaan yang harus dijawab bukan:“Apakah pengadilan sudah menyediakan informasi?”melainkan:“Apakah masyarakat dapat menemukan, memahami, dan menggunakan informasi tersebut?”

Perbedaan kedua pertanyaan itu sangat fundamental.

IV. DASAR HUKUM PPID DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

A. UU Keterbukaan Informasi Publik

Dasar utama keterbukaan informasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

UU KIP memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta meletakkan kewajiban pada badan publik untuk menyediakan dan memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran UU KIP juga mendorong perubahan paradigma hubungan antara pemerintah dan masyarakat: informasi yang dikuasai badan publik pada prinsipnya merupakan informasi publik, kecuali terdapat alasan hukum yang menyebabkan informasi tersebut dikecualikan.

B. Kebijakan Khusus Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebenarnya telah memiliki kebijakan keterbukaan informasi sebelum lahirnya UU KIP.

Pada tahun 2007 diterbitkan SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Setelah UU KIP berlaku, Mahkamah Agung menerbitkan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Kebijakan tersebut kemudian diperbarui melalui SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. PPID Mahkamah Agung menjelaskan bahwa pembaruan tahun 2022 dilakukan setelah Mahkamah Agung mengkaji kembali SK KMA 1-144 Tahun 2011 bersama Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar selaras dengan regulasi terbaru, khususnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

Portal resmi PPID Mahkamah Agung juga mencantumkan sebagai kerangka regulasi:

  1. UU Nomor 14 Tahun 2008;
  2. UU Nomor 25 Tahun 2009;
  3. PP Nomor 61 Tahun 2010;
  4. PERMA Nomor 2 Tahun 2011;
  5. PERKI Nomor 1 Tahun 2013;
  6. PERKI Nomor 1 Tahun 2021; dan
  7. SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022.

PTA Samarinda sendiri mencantumkan regulasi yang sama dalam portal regulasi PPID-nya.

C. Struktur PPID pada Pengadilan Tingkat Banding

SK KMA Nomor 2-144 Tahun 2022 mengatur struktur pelaksana pelayanan informasi pada pengadilan tingkat pertama dan banding.

Struktur tersebut terdiri dari:

  • Dewan Pertimbangan yang dijabat oleh pimpinan pengadilan dan Panitera;
  • Atasan PPID yang dijabat oleh Sekretaris;
  • PPID yang dijabat oleh Panitera Muda Hukum;
  • PPID Pelaksana yang dijabat oleh para Panitera Muda dan pejabat struktural terkait; serta
  • Petugas Layanan Informasi yang ditunjuk oleh Atasan PPID.

Struktur ini memperlihatkan bahwa pelayanan informasi bukan pekerjaan satu orang.

Ia merupakan pekerjaan organisasi.

Karena itu, apabila terjadi persoalan dalam pelayanan informasi, persoalannya tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan menambah petugas di meja layanan. Yang diperlukan adalah koordinasi antarunit, pengelolaan dokumen yang baik, pemutakhiran informasi, serta dukungan pimpinan.

V. PPID DAN VISI-MISI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung menetapkan visi:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.”

Visi tersebut dijalankan melalui empat misi, yaitu:

  1. menjaga kemandirian badan peradilan;
  2. memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
  3. meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; dan
  4. meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Keterkaitan PPID dengan misi tersebut sangat jelas.

Pertama, PPID berkaitan dengan pelayanan hukum yang berkeadilan karena informasi membantu masyarakat menggunakan layanan peradilan.

Kedua, PPID berkaitan langsung dengan kredibilitas dan transparansi badan peradilan karena masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui informasi yang memang menjadi haknya.

Dalam Renstra Mahkamah Agung 2025–2029, salah satu sasaran strategis bahkan dirumuskan sebagai:

“Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern.”

Sasaran tersebut diarahkan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan akses terhadap layanan peradilan.

Artinya, dalam periode strategis 2025–2029, keterbukaan, responsivitas, dan modernisasi bukanlah agenda tambahan. Ketiganya merupakan bagian dari arah strategis Mahkamah Agung.

Dengan demikian, PPID seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari infrastruktur tata kelola peradilan, bukan sekadar fungsi administratif.

 

VI. PENDAPAT AHLI KOMUNIKASI: PPID SEBAGAI PENGELOLA HUBUNGAN DENGAN PUBLIK

Salah satu kelemahan dalam pembahasan mengenai PPID adalah kecenderungan melihat PPID hanya dari sudut hukum administrasi.

Padahal, PPID pada dasarnya juga menjalankan fungsi komunikasi publik.

Untuk memahami hal tersebut, teori James E. Grunig dan Todd Hunt sangat relevan.

A. Empat Model Komunikasi Grunig dan Hunt

Grunig dan Hunt mengembangkan empat model praktik public relations:

  1. press agentry/publicity;
  2. public information;
  3. two-way asymmetrical; dan
  4. two-way symmetrical.

Model public information menggambarkan komunikasi satu arah: organisasi menyampaikan informasi yang dianggap benar dan relevan kepada publik.

Model ini sangat dekat dengan fungsi dasar PPID.

PPID menyediakan informasi mengenai lembaga, pelayanan, perkara, regulasi, program, anggaran, dan berbagai informasi publik lainnya.

Namun, perkembangan komunikasi publik tidak berhenti pada penyampaian informasi.

Model two-way symmetrical menempatkan komunikasi sebagai proses dua arah yang bertujuan membangun mutual understanding atau saling pengertian antara organisasi dan publik. Dalam model tersebut, organisasi bukan hanya berbicara kepada publik, tetapi juga mendengar publik.

Inilah perspektif yang penting bagi pengembangan PPID PTA Samarinda.

B. Dari “Memberikan Informasi” menjadi “Mendengarkan Kebutuhan Informasi”

Dalam model komunikasi satu arah, PPID mungkin bertanya:

“Informasi apa yang harus kami publikasikan?”

Dalam model komunikasi dua arah, pertanyaannya berubah menjadi:

“Informasi apa yang paling dibutuhkan masyarakat?”

Perubahan tersebut terlihat sederhana, tetapi memiliki konsekuensi besar.

Misalnya, apabila masyarakat berkali-kali bertanya:

  • bagaimana mendapatkan salinan putusan;
  • bagaimana mengetahui jadwal sidang;
  • berapa biaya perkara;
  • bagaimana yang bukan pihak memperoleh Salinan putusan;
  • bagaimana mengajukan perkara;
  • bagaimana memperoleh bantuan hukum;
  • bagaimana mengajukan keberatan informasi;

maka pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya menjadi data komunikasi publik.

Data tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki website, membuat FAQ, membuat infografis, menyusun video tutorial, memperbaiki navigasi informasi, dan menyederhanakan bahasa hukum.

Dalam penelitian mengenai komunikasi humas pemerintah dengan pendekatan Grunig dan Hunt, model two-way symmetrical dikaitkan dengan strategi mendengarkan yang dapat meningkatkan efektivitas komunikasi.

Dengan demikian, PPID yang ideal bukan sekadar “menjawab pertanyaan”, tetapi belajar dari pertanyaan masyarakat.

 

VII. INFORMASI APA YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT DI PENGADILAN?

Kebutuhan informasi masyarakat pada pengadilan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori.

1. Informasi mengenai perkara

Informasi mengenai nomor perkara, status perkara, jadwal sidang, tahapan perkara, putusan, dan dokumen yang dapat diakses publik merupakan kebutuhan utama masyarakat yang sedang berperkara.

2. Informasi prosedur

Masyarakat membutuhkan penjelasan yang sederhana mengenai:

  • cara mengajukan perkara;
  • persyaratan dokumen;
  • tahapan persidangan;
  • mediasi;
  • upaya hukum;
  • layanan elektronik;
  • mekanisme permohonan informasi; dan
  • mekanisme pengaduan.

3. Informasi biaya

Biaya sering kali menjadi salah satu pertimbangan penting masyarakat ketika hendak menggunakan layanan pengadilan.

Informasi mengenai panjar biaya, mekanisme pembayaran, dan layanan pembebasan biaya perkara harus mudah ditemukan.

4. Informasi bantuan hukum

Masyarakat yang tidak mampu membutuhkan informasi mengenai:

  • Posbakum;
  • pembebasan biaya perkara;
  • layanan bagi kelompok rentan;
  • bantuan hukum;
  • prosedur memperoleh layanan tersebut.

5. Informasi salinan putusan

Putusan merupakan salah satu produk utama pengadilan. Karena itu, informasi mengenai mekanisme memperoleh salinan putusan menjadi bagian penting dari transparansi peradilan.

6. Informasi kelembagaan

Masyarakat juga membutuhkan informasi mengenai:

  • struktur organisasi;
  • tugas dan fungsi;
  • pejabat;
  • program kerja;
  • laporan kinerja;
  • anggaran;
  • pengadaan;
  • regulasi;
  • standar pelayanan.

7. Informasi pengaduan

Keterbukaan informasi juga harus memberikan jalan kepada masyarakat ketika pelayanan tidak sesuai dengan standar.

Masyarakat perlu mengetahui secara jelas:

“Jika saya mengalami masalah, kepada siapa saya harus mengadu bagaimana caranya dan bagaimana perlindungan bagi saya?”

Pertanyaan tersebut merupakan bagian dari access to justice karena sistem yang mudah diakses bukan hanya sistem yang menyediakan pelayanan, tetapi juga sistem yang menyediakan mekanisme koreksi ketika pelayanan mengalami masalah.

 

VIII. PPID PTA SAMARINDA DAN ACCESS TO JUSTICE

Jika konsep access to justice dan teori komunikasi publik tersebut digabungkan, maka peran PPID PTA Samarinda dapat dilihat setidaknya melalui lima fungsi.

1. PPID sebagai pintu informasi

PPID menjadi salah satu pintu formal masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengadilan.

Pintu tersebut harus mudah ditemukan, baik secara fisik maupun digital dan hal tersebut telah dipenuhi oleh PPID PTA Samarinda dengan menyediakan berbagai kana; media sosial maupun meja informasi yang menjadi bagian yang terintegrasi di PTSP PTA Samarinda.

2. PPID sebagai penerjemah birokrasi

Dalam berbagai layanan informasi, terkadang bahasa administrasi dan hukum sering kali sulit dipahami masyarakat awam. Karena Bahasa hukum untuk sebagian Masyarakat bukanlah bahasa yang sederhana untuk dipahami.

Karena itu, salah satu fungsi strategis PPID adalah membantu menerjemahkan informasi kelembagaan menjadi informasi yang dapat dipahami masyarakat.

Bukan berarti PPID mengubah substansi hukum, melainkan menyajikannya dengan struktur, bahasa, dan media yang lebih komunikatif sehingga mudah dipahami oleh Masyarakat pencari keadilan,

3. PPID sebagai penghubung antarunit

Tidak semua informasi berada pada satu meja.

Informasi perkara berada pada kepaniteraan. Informasi kepegawaian, IT dan anggaran berada pada bagian kesekretariatan..

PPID berfungsi mengoordinasikan informasi tersebut sehingga masyarakat tidak harus memahami struktur internal pengadilan terlebih dahulu, sehingga masyarakat memerlukan informasi, tidak harus ke beberapa lini. Cukup di petugas informasi, maka hal yang diperlukan akan tersedia.

4. PPID sebagai instrumen transparansi

Keterbukaan informasi memungkinkan publik mengetahui bagaimana pengadilan bekerja.

Transparansi tidak berarti semua informasi harus dibuka.

Justru salah satu kompetensi penting PPID adalah menentukan batas antara informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan berdasarkan hukum. Ada beberapa informasi yang dikecualikan antara lain:

1. Proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad   Seluruh informasi yang berkaitan dengan proses musyawarah dan pendapat hakim dalam mengambil putusan.

2. Identitas lengkap hakim dan aparatur pengadilan yang diberikan sanksi      Identitas lengkap yang terkait dengan pemberian sanksi.

3.SKP atau evaluasi kinerja individu hakim dan aparatur pengadilan    Penilaian kinerja individual yang bersifat pribadi.

4.Identitas pelapor yang meminta kerahasiaan  Identitas orang yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim atau aparatur pengadilan dan meminta identitasnya dirahasiakan.

5.Identitas hakim dan aparatur pengadilan yang dilaporkan dan belum diketahui publik       Identitas terlapor yang masih dalam proses penanganan dan belum menjadi informasi publik.

6.Catatan dan dokumen proses mediasi Dokumen, pernyataan, dan catatan yang diperoleh selama proses mediasi.

7.Identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan          Identitas yang wajib dikaburkan sesuai kategori perkara dan ketentuan pedoman MA.

8.Berita acara sidang (BAS) dan alat bukti        Dokumen persidangan yang tidak termasuk informasi yang dapat diakses masyarakat umum.

Di Peradilan Agama, karena didominasi perkara perdata atau keluarga. Maka banyak perkara yang diperiksa secara tertutup untuk umum. Demikian juga putusannya banyak yang harus dianonimasi untuk melindungi identitas pihak yang berperkara.

 

PPID sebagai sarana membangun kepercayaan

Kepercayaan publik tidak dapat diperintahkan.

Ia dibangun melalui pengalaman.

Jika masyarakat memperoleh informasi yang konsisten, cepat, jelas, dan dapat diverifikasi, maka pengalaman tersebut dapat memperkuat persepsi bahwa lembaga memiliki sistem pelayanan yang dapat diandalkan.

 

IX. KENDALA PPID SATUAN KERJA MAHKAMAH AGUNG

Walaupun kerangka regulasinya telah tersedia, pelaksanaan PPID masih menghadapi berbagai tantangan.

A. Keterbatasan SDM

PPID pada pengadilan dilaksanakan oleh aparatur yang juga memiliki pekerjaan pokok dan banyak SDM di Mahkamah Agung tidak berbekal sarjana komunikasi. Sehingga kendala komunikasi sering terjadi dalam melaksanakan tugas.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan masalah ketika volume permintaan informasi meningkat.

Solusinya bukan hanya menambah orang, tetapi meningkatkan kompetensi ideanya petugas PPID selain memahami semua informasi juga mempunyai kemampuan yang handal dalam berkomunikasi

Petugas PPID setidaknya perlu memiliki kemampuan:

  • memahami regulasi keterbukaan informasi;
  • mengklasifikasikan informasi;
  • melakukan dokumentasi;
  • melakukan komunikasi publik;
  • menggunakan teknologi;
  • memahami perlindungan data;
  • menyusun informasi yang mudah dipahami.

B. Masalah klasifikasi informasi

Salah satu tantangan paling sensitif adalah menentukan apakah suatu informasi dapat diberikan atau harus dikecualikan.

Dalam hal tertentu, PPID harus melakukan uji konsekuensi.

Kesalahan dapat menimbulkan dua risiko sekaligus.

Jika informasi yang seharusnya terbuka ditutup, hak masyarakat dapat terhambat.

Sebaliknya, jika informasi yang seharusnya dilindungi dibuka, hak privasi dan kepentingan hukum pihak tertentu dapat terganggu.

Karena itu, kemampuan melakukan klasifikasi informasi merupakan kompetensi substantif, bukan sekadar pekerjaan administrasi.

C. Pemutakhiran informasi

Website yang berisi informasi lama dapat lebih bermasalah daripada website yang tidak memiliki informasi sama sekali, karena masyarakat dapat menganggap informasi tersebut masih berlaku.

Oleh sebab itu, setiap informasi perlu memiliki:

  • tanggal pembaruan;
  • unit penanggung jawab;
  • status keberlakuan;
  • mekanisme verifikasi.

D. Fragmentasi data

Informasi pengadilan berasal dari berbagai unit.

Jika tidak ada mekanisme koordinasi, masyarakat dapat memperoleh informasi yang berbeda dari sumber yang berbeda.

PPID perlu menjadi single point of coordination dalam pengelolaan informasi publik. Contohnya, informasi tentang biaya prodeo, secara teknis ini merupakan wilayah kepaniteraan akan tetapi secara administratif keuangan ini menjadi bagian dari sekretariatan.

F. Tantangan digital

Mahkamah Agung telah membangun layanan PPID secara elektronik. PPID MA menjelaskan bahwa sejak 2021 pemohon dapat mengajukan permohonan informasi dan keberatan melalui sistem daring tanpa harus datang langsung ke ruang layanan informasi. Hal ini juga diantisipasi oleh beberapa satker di bawahnya dalam bentuk PPID online atau beberapa kanal medsos yang live streaming. Sayangnya ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Masyarakat. Mungkin karena saat live streaming di jam kerja, halmana pengguna layananan juga sedang bekerja.

Namun digitalisasi tidak otomatis berarti aksesibilitas.

World Justice Project juga mengingatkan bahwa teknologi dapat membantu memperluas akses terhadap keadilan, tetapi teknologi saja tidak cukup untuk menutup justice gap. Teknologi harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan pengalaman pengguna.

Karena itu, website pengadilan perlu memperhatikan:

  • kemudahan pencarian;
  • tampilan telepon seluler;
  • bahasa sederhana;
  • akses penyandang disabilitas;
  • kecepatan;
  • struktur menu;
  • integrasi informasi.

 

X. KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN PENGUATAN PPID SATKER MAHKAMAH AGUNG

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dalam ekosistem keterbukaan informasi di daerah.

Portal resmi KI Kaltim menjelaskan bahwa lembaga tersebut menjalankan fungsi penyelesaian sengketa informasi publik, monitoring dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi pada badan publik, serta sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik. Portal tersebut juga mencatat bahwa KI Kaltim memiliki basis data lebih dari 4.000 badan publik di Kalimantan Timur.

Dalam konteks tersebut, hubungan antara KI Kaltim dan PPID pengadilan dapat dibangun dalam bentuk sinergi, bukan hubungan subordinasi. PPID PTA Samarinda telah merasakan hal tersebut dan berharap hubungan tersebut akan terjalin untuk tahun-tahun yang akan dating.

Hal ini penting karena pengadilan memiliki karakter kelembagaan dan rezim informasi tersendiri berdasarkan kebijakan Mahkamah Agung.

A. Pembinaan kapasitas

KI Kaltim dapat menjadi mitra dialog bagi PPID pengadilan dalam hal:

  • standar layanan informasi;
  • penyusunan Daftar Informasi Publik;
  • pengujian konsekuensi;
  • pelayanan permohonan;
  • mekanisme keberatan;
  • penyelesaian sengketa;
  • inovasi komunikasi publik.

Praktik tersebut telah terlihat pada badan publik lain di Kalimantan Timur. Misalnya, Komisi Informasi Kaltim memberikan bimbingan teknis kepada PPID PTA Samarinda mengenai penguatan kapasitas PPID dan keterbukaan informasi.

Model pembinaan seperti ini dapat menjadi salah satu pola yang dapat dikembangkan dalam hubungan dengan PPID satuan kerja pengadilan, dengan tetap menghormati kekhususan kelembagaan peradilan.

B. Edukasi mengenai sengketa informasi

KI Kaltim memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi dan/atau ajudikasi.

Sengketa dapat muncul antara lain ketika informasi tidak disediakan, permohonan tidak ditanggapi, permohonan tidak dipenuhi, biaya tidak wajar, atau penyampaian informasi melewati jangka waktu yang ditentukan.

Pemahaman mengenai potensi sengketa tersebut penting bagi PPID.

Tujuannya bukan sekadar menghindari sengketa, tetapi membangun sistem pelayanan yang sejak awal memberikan kepastian kepada masyarakat.

Untuk PPID PTA Samarinda, selama ini belum pernah terjadi sengketa Informasi Publik, akan tetapi penulis pernah mengalami sengketa informasi publik saat menjadi Ketua Pengadilan Agama Semarang. Pengalaman yang menambah wacana dan kemampuan memahami tentang Keterbukaan Informasi Publik dan penyelesaian sengketa informasi.

C. Penguatan budaya keterbukaan

Komisi Informasi tidak seharusnya hanya dipandang sebagai lembaga yang hadir ketika sengketa telah terjadi.

Fungsi edukasi, sosialisasi, dan advokasi justru dapat digunakan untuk membangun budaya keterbukaan sebelum sengketa terjadi.

Dalam konteks PTA Samarinda, kerja sama dapat diwujudkan melalui:

  1. forum diskusi PPID;
  2. pelatihan pengelolaan informasi;
  3. klinik konsultasi klasifikasi informasi;
  4. diskusi mengenai perlindungan data pribadi;
  5. pelatihan komunikasi publik;
  6. penyusunan FAQ;
  7. pengembangan standar pelayanan digital; dan
  8. evaluasi pengalaman pengguna.

 

XI. STRATEGI PENGUATAN PPID PTA SAMARINDA

Jika PPID ingin benar-benar menjadi bagian dari access to justice, terdapat sejumlah langkah yang dapat dikembangkan.

1. Mengubah orientasi dari information-centered menjadi people-centered

Pertanyaan utama PPID bukan lagi:

“Apa yang dapat kami berikan?”

tetapi:

“Apa yang masyarakat perlukan agar dapat menggunakan layanan pengadilan?”

Pendekatan ini sejalan dengan konsep people-centered justice yang dikembangkan World Justice Project.

2. Membuat peta kebutuhan informasi

PTA Samarinda dapat mengumpulkan data:

  • pertanyaan yang masuk;
  • permohonan informasi;
  • pencarian website;
  • pertanyaan melalui media sosial;
  • pertanyaan pada PTSP;
  • pengaduan;
  • permintaan dokumen.

Data tersebut kemudian dikelompokkan.

Jika 30 persen pertanyaan masyarakat ternyata mengenai biaya perkara, maka informasi biaya harus menjadi prioritas utama dalam desain komunikasi.

Jika banyak masyarakat menanyakan cara memperoleh putusan, informasi mengenai putusan perlu diperjelas.

Dengan kata lain, pertanyaan masyarakat harus menjadi sumber data bagi pengembangan layanan.

3. Membangun “Pusat Pengetahuan Pengadilan”

PPID PTA Samarinda dapat mengembangkan satu kanal yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan.

Misalnya:

“Saya ingin mengajukan perkara, harus mulai dari mana?”

“Bagaimana mengetahui jadwal sidang?”

“Bagaimana mendapatkan salinan putusan?”

“Bagaimana mengajukan pembebasan biaya perkara?”

“Bagaimana mengajukan permohonan informasi?”

“Bagaimana mengajukan keberatan?”

Format FAQ seperti ini sering kali lebih berguna bagi masyarakat dibandingkan sekadar daftar dokumen yang panjang.

4. Mengembangkan komunikasi visual

Informasi hukum yang panjang dapat dikonversi menjadi:

  • infografis;
  • diagram alur;
  • video singkat;
  • panduan satu halaman;
  • FAQ;
  • checklist.

Tujuannya bukan menyederhanakan hukum secara berlebihan, tetapi membuat prosedur administratif lebih mudah dipahami.

5. Memperkuat aksesibilitas

Informasi publik harus dirancang agar dapat digunakan oleh kelompok yang memiliki kebutuhan berbeda.

Prinsip aksesibilitas harus diperhatikan bagi:

  • penyandang disabilitas;
  • lanjut usia;
  • masyarakat dengan keterbatasan literasi digital;
  • masyarakat yang tidak familiar dengan istilah hukum.

6. Mengukur keberhasilan berdasarkan pengalaman masyarakat

Indikator PPID tidak cukup:

“Berapa informasi yang telah diunggah?”

Indikator juga dapat mencakup:

  • berapa lama masyarakat menemukan informasi;
  • berapa banyak pertanyaan berulang;
  • tingkat penyelesaian permohonan;
  • jumlah informasi yang diperbarui;
  • kepuasan pengguna;
  • jumlah kesalahan informasi;
  • jumlah keberatan;
  • jenis informasi yang paling sering diminta.

Dengan demikian, PPID bergerak dari administrasi informasi menuju manajemen pengalaman pengguna layanan pengadilan.

 

XII. PPID SEBAGAI “INFRASTRUKTUR INFORMASI KEADILAN”

Dari seluruh pembahasan tersebut, dapat dirumuskan suatu tesis sederhana:

Tidak ada akses terhadap keadilan yang efektif tanpa akses terhadap informasi yang relevan, benar, dapat dipahami, dan dapat digunakan.

Tesis ini bukan berarti bahwa PPID adalah satu-satunya instrumen access to justice. PPID hanyalah salah satu bagian dari ekosistem yang terdiri dari hakim, kepaniteraan, PTSP, Posbakum, layanan prodeo, e-Court, SIPP, Direktori Putusan, pengaduan, dan berbagai inovasi pelayanan lainnya.

Namun, PPID memiliki posisi khusus karena berhubungan dengan informasi yang memungkinkan masyarakat memahami seluruh ekosistem tersebut.

Di sinilah PPID dapat disebut sebagai infrastruktur informasi keadilan.

Seseorang tidak dapat menggunakan hak secara efektif jika ia tidak mengetahui hak tersebut.

Seseorang tidak dapat mengikuti prosedur jika ia tidak memahami prosedurnya.

Seseorang tidak dapat mengawasi lembaga publik jika informasi mengenai lembaga tersebut tidak tersedia.

Dan seseorang sulit memperjuangkan kepentingannya jika ia tidak mengetahui saluran yang tersedia.

Karena itu, PPID bukan sekadar “bagian dari humas”.

PPID adalah bagian dari arsitektur pelayanan keadilan.

 

XIII. RELEVANSI KHUSUS BAGI PTA SAMARINDA

Bagi PTA Samarinda, konsep tersebut memiliki relevansi khusus.

Sebagai pengadilan tingkat banding, PTA Samarinda berhubungan dengan masyarakat pencari keadilan, aparatur pengadilan agama di wilayah Kalimantan Timur, advokat, akademisi, lembaga bantuan hukum, media, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Website PTA Samarinda saat ini telah menyediakan berbagai informasi dan kanal layanan, antara lain bantuan hukum, informasi pendaftaran perkara, statistik perkara, layanan informasi publik, layanan pengaduan, serta tautan ke sistem-sistem peradilan.

Tantangan selanjutnya bukan sekadar menambah jumlah informasi.

Yang lebih penting adalah mengintegrasikan informasi tersebut menjadi pengalaman pelayanan yang mudah dipahami masyarakat.

Misalnya, masyarakat yang ingin mencari informasi perkara seharusnya tidak perlu memahami struktur internal Mahkamah Agung terlebih dahulu.

Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi seharusnya dapat memahami alurnya dalam beberapa langkah.

Masyarakat yang mengalami kesulitan seharusnya mengetahui saluran bantuan.

Masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi seharusnya dapat menemukan informasi bantuan hukum.

Dengan demikian, PPID PTA Samarinda dapat menjadi simpul navigasi bagi masyarakat dalam memasuki sistem peradilan.

 

XIV. KESIMPULAN

Keterbukaan informasi publik di lingkungan pengadilan tidak dapat dipahami hanya sebagai kewajiban administratif berdasarkan UU KIP.

Dalam perspektif access to justice, informasi merupakan salah satu prasyarat agar masyarakat dapat menggunakan hak-haknya secara efektif.

Pemikiran Cappelletti dan Garth mengenai access to justice menunjukkan bahwa keberadaan hak secara formal tidak otomatis membuat hak tersebut dapat diwujudkan. Berbagai hambatan dapat membuat masyarakat tidak mampu mengakses sistem keadilan secara efektif. Salah satu hambatan yang relevan dalam konteks modern adalah kesenjangan informasi.

Dalam konteks Mahkamah Agung, keberadaan PPID memiliki dasar hukum yang kuat. Dari SK KMA Nomor 144 Tahun 2007, SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2011, hingga SK KMA Nomor 2-144 Tahun 2022, Mahkamah Agung secara konsisten membangun sistem keterbukaan informasi pengadilan.

PPID juga mempunyai hubungan langsung dengan visi dan misi Mahkamah Agung, khususnya misi memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Dalam Renstra Mahkamah Agung 2025–2029, orientasi terhadap peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern semakin memperkuat relevansi PPID sebagai bagian dari tata kelola peradilan.

Dari perspektif komunikasi, teori Grunig dan Hunt menunjukkan bahwa komunikasi publik tidak seharusnya berhenti pada penyampaian informasi. Organisasi publik juga perlu mendengar dan merespons publik. Model two-way symmetrical communication memberikan kerangka untuk melihat PPID bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai pengelola hubungan komunikasi antara pengadilan dengan masyarakat.

Karena itu, PPID PTA Samarinda idealnya dikembangkan dari paradigma “penyedia dokumen” menjadi “pengelola akses informasi keadilan”.

Perubahan paradigma tersebut dapat dilakukan melalui penguatan SDM, pemutakhiran informasi, klasifikasi informasi yang tepat, integrasi antarunit, digitalisasi, penyederhanaan bahasa, peningkatan aksesibilitas, pengembangan FAQ, serta pemanfaatan data pertanyaan masyarakat sebagai dasar perbaikan pelayanan.

Dalam konteks Kalimantan Timur, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dapat memainkan peran penting melalui edukasi, sosialisasi, pembinaan, pertukaran pengalaman, dan penguatan kapasitas PPID. KI Kaltim sendiri menjalankan fungsi penyelesaian sengketa informasi, monitoring dan evaluasi, serta edukasi dan komunikasi publik.

Namun sinergi tersebut perlu memperhatikan karakter khusus lembaga peradilan dan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengatur pelayanan informasi di lingkungan pengadilan.

Pada akhirnya, keberhasilan PPID tidak semestinya hanya dilihat dari berapa banyak informasi yang tersedia.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Apakah informasi tersebut benar-benar membantu masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan?

Jika masyarakat dapat menemukan informasi yang dibutuhkan, memahami prosedur, mengetahui hak dan kewajibannya, mengetahui biaya, menemukan bantuan hukum, memantau proses perkara, memperoleh putusan yang dapat diakses, serta mengetahui mekanisme pengaduan dan keberatan, maka keterbukaan informasi telah bergerak dari sekadar kewajiban administratif menuju pelayanan publik yang substantif.

Dalam konteks itulah PPID PTA Samarinda dapat mengambil peran strategis sebagai salah satu pilar access to justice.

Keadilan tidak cukup hanya tersedia di ruang sidang.

Keadilan juga harus dapat ditemukan, dipahami, dan diakses oleh masyarakat.

Dan untuk memastikan masyarakat dapat menemukan jalan menuju sistem peradilan tersebut, informasi adalah salah satu jalannya.

 

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

B. Buku dan Literatur

Cappelletti, Mauro, dan Bryant Garth. “Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective.” Buffalo Law Review, Vol. 27, 1978.

Grunig, James E., dan Todd Hunt. Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehart and Winston/CBS College Publishing, 1984.

Grunig, James E. “Furnishing the Edifice: Ongoing Research on Public Relations as a Strategic Management Function.” Journal of Public Relations Research, Vol. 18, No. 2, 2006.

C. Sumber Daring dan Kelembagaan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Portal resmi PPID Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025–2029.

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Portal PPID dan Regulasi Keterbukaan Informasi Publik.

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. Portal Keterbukaan Informasi Publik.

World Justice Project. Access to Justice.

World Justice Project. Global Insights on Access to Justice 2019.

World Justice Project. Access to Justice via Information and Communications Technology.

Mendes, Aluisio Gonçalves de Castro dan Larissa Clare Pochmann da Silva. “Acesso à justiça: uma releitura da obra de Mauro Cappelletti e Bryant Garth a partir do Brasil 40 anos depois.” Revista Quaestio Iuris.

Rolos, Putri Melati. “Model Komunikasi Public Relations di Pemerintah Kota Salatiga dengan Pendekatan Model Komunikasi Grunig dan Hunt.” Jurnal InterAct, Vol. 9, No. 1, 2020.

Muktiarsih, Anissa Yuni, Rahmat Wisudawanto, dan Esfandani Peni Indreswari. “Kajian Model Komunikasi Humas Pemerintah Daerah.” TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora, Vol. 3, No. 1, 2025.